Hamid Noor Yasin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu menyampaikan, sebanyak 1.670 BUMDes yang berjalan belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa.
Menurut dia, hal itu disebabkan keterbatasan sumber daya manusia di pedesaan dan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes.
“Dibutuhkan pengaturan organisasi yang baik, agar pengurus BUMDes dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal,” katanya.
Baca juga: Wakil ketua DPD dorong RUU BUMDes dan RUU Kepulauan disahkan tahun ini
Ia menilai keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus terus diperkuat untuk membangkitkan perekonomian warga desa.
Menurut dia, salah satu kendala yang dihadapi BUMDes yakni akses permodalan. Banyak desa ingin maju dengan BUMDes akhirnya gagal karena sulit mengakses permodalan.
Selain itu, lanjut dia, kendala lainnya adalah promosi. BUMDes kerap kesulitan menjual produknya.
“Selain memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan menyalurkan bantuan yang dibutuhkan, perlu juga disediakan kemudahan akses modal, bahan baku serta promosi melalui sistem yang terintegrasi,” katanya.
Baca juga: Kemendes: Pembangunan SDM kelola BUMDes mendesak
Kemudahan akses itu, menurut dia, diperlukan untuk membantu BUMDes agar mandiri dengan mencari segala sesuatu yang dibutuhkan melalui sistem yang terintegrasi.
“Dengan begitu mengurangi ketergantungan BUMDes terhadap bantuan dari pemerintah,” katanya.
Kendati demikian, ia mengapresiasi rencana pemerintah yang akan menambah jumlah BUMDes.
Rencananya pada 2021 ini, pemerintah menargetkan penambahan sebanyak 1.250 BUMDes. “Kita patut mengapresiasi rencana tersebut,” kata Hamid.
Baca juga: Pemerintah targetkan jumlah BUMDes berkembang capai 10.000 pada 2024
Baca juga: Mendes PDTT: Pengembangan bisnis BUMDes perlu sesuaikan kondisi lokal
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021
