Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyampaikan hubungan bilateral itu terutama dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat desa di bidang ekonomi digital dan pariwisata, serta peningkatan peluang investasi perdesaan dan perdagangan produk-produk unggulan desa.
Pada Jumat (26/3), Gus Menteri, demikian ia biasa disapa, menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Hongaria untuk Indonesia Judit Nemeth Pach di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta.
Baca juga: Mendes PDTT pastikan pendamping desa bekerja profesional
Baca juga: Mendes PDTT minta pemanfaatan Dana Desa dilaporkan setiap hari
Dalam pertemuan itu, Gus Menteri menceritakan bahwa dirinya telah diberikan mandat sebagai Menteri Desa, PDTT dengan dua tugas besar dalam pembangunan desa di Indonesia.
“Pertama, Dana Desa yang jumlahnya cukup besar dapat dirasakan manfaatnya bagi warga desa utamanya bagi warga miskin. Kedua, Dana Desa harus berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM),” katanya.
Dalam rangka memenuhi kedua mandat itu, katanya, Kemendes PDTT menjadikan SDGs sebagai landasan pembangunan di level desa, yang kemudian dilokalkan menjadi SDGs Desa dengan misi no one left behind di desa-desa di Indonesia.
Namun, lanjut dia, dari 17 goals di Global SDGs yang dilokalkan tersebut, ditambahkan satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang khas bagi desa-desa di Indonesia sebagai tujuan SDGs Desa ke-18, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Sehingga, SDGs Desa tidak sekedar melokalkan SDGs global, namun menempatkannya sebagai bagian integral kehidupan desa-desa di Indonesia.
“Kemudian kami mengarahkan prioritas penggunaan dana desa untuk dapat memenuhi 18 tujuan SDGs Desa dan mengintegrasikannya untuk mempercepat pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat,” katanya.
Gus Menteri menambahkan terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kini sudah sebagai badan hukum setelah dikeluarkannya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
“BUMDes sebelumnya belum sebagai badan hukum. Tapi, hanya sebagai badan usaha. Dengan posisi BUMDes sebagai badan hukum ini, banyak yang bisa dilakukan oleh BUMDes, seperti membuat PT, lembaga keuangan mikro dan usaha pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Baca juga: Mendes PDTT: Pembangunan desa harus berbasis kebutuhan warga
Baca juga: Menteri Desa diskusikan pembangunan desa di Kepulauan Aru
Ia menyampaikan kedudukan BUMDes sangat strategis dalam pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi di desa.
Sementara itu, Dubes Hongaria untuk Indonesia Judit Nemeth Pach menyampaikan kekagumannya dengan pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa yang merupakan suatu aksi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami sangat kagum dengan progres pelokalan SDGS menjadi SDGs Desa, karena kami menyadari bahwa cukup mudah untuk mencapai SDGs di perkotaan, namun sangat sulit untuk mempertahankan SDGs di desa,” katanya.
Judit Pach menambahkan Hongaria tengah mencari peluang kerja sama dengan Indonesia, khususnya di bidang teknologi, karena Hongaria memiliki cukup banyak ahli di bidang teknologi.
“Kami juga membuka peluang kerja sama lainnya. Kami siap mendukung ide-ide Menteri Desa, seperti dukungan pada digitalisasi BUMDes, kami tertarik membantu dalam hal IT untuk data centre,” kata Judit Pach.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021
