Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya berharap wacana pemotongan anggaran dana desa menjadi Rp 68 triliun tidak akan terwujud tahun depan.
Menurut Abdul Halim, selama kurun waktu 2015-2020, dana desa banyak digunakan untuk menciptakan infrastruktur guna menunjang kegiatan masyarakat dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Desa juga terus mengkampanyekan untuk merevitalisasi kekayaan desa, menggali potensinya dan melestarikan warisan budayanya.
“Semua Kementerian difokus ulang hingga 4 kali pada tahun 2021. Tapi akan ada wacana untuk dana desa baru pada tahun 2022. Semoga wacananya tidak benar dan setidaknya masih akan kembali di Rp 72 triliun,” ujar Abdul Halim dalam webinar di Fitra TV pada Selasa (7 September).
Selain itu, sejak Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi yang berdampak langsung pada perekonomian penduduknya, termasuk di pedesaan. Di tingkat menteri, pada 2021 saja ada empat rekonsentrasi anggaran
Dana desa sendiri baru dibahas terjadi pengurangan pada 2022. Namun, Abdul Halim menegaskan wacana tersebut masih dibahas di DPR.
“Saya tegaskan ini masih dibicarakan di DPR. Kami terus meminta pihak berwenang untuk mengambil keputusan terkait masalah ini agar dana desa bisa tetap berada di level 72 triliun rupiah selama mungkin,” ujarnya.
Selain itu, Abdul Halim juga mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo bertujuan untuk membawa Indonesia ke 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya mengusulkan pendekatan strategis tingkat mikro atau tingkat desa untuk membebaskan Indonesia dari kemiskina ekstrem.
“Kami mengusulkan strategi di tingkat desa atau di tingkat mikro, karena jika masalah kemiskinan dapat diselesaikan di tingkat mikro, karena nby name by address satu nama satu alamat. Di Kemendesa PDTT kita ada by named by address ini penting supaya jelas siapa dan bagaimana dan seperti apa treatment yang dibutuhkan,” tambahnya.
Pada tahap pertama, Presiden mencatat ada 7 provinsi dengan 35 Kabupaten sasaran yaitu Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ketujuh provinsi ini akan menjadi proyek percontohan untuk mengangkat Indonesia dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
“Saat ini kami telah menyiapkan data-data detail milik Kementerian Desa untuk langkah-langkah yang dikoordinasikan oleh Wapres bisa efektif. Kemudian presiden berharap Indonesia menjadi 0% kemiskinan ekstrim pada 2024,” katanya.
Dengan bantuan program ini, desa secara otomatis akan menerima dana potensial lainnya selain dana desa. Jika pembahasan pengurangan dana desa terjadi, masih ada kemungkinan anggaran untuk pembangunan desa dari Program Indonesia bebas kemiskinan ekstrem 2024.
Meski demikian, Abdul Halim tetap berharap ini pengurangan Dana desa sebenarnya tidak akan terjadi tahun depan, tetapi kami telah menyiapkan simulasi jika terjadi penurunan.
“Kalau simulasi, misalnya turun jadi Rp 68 triliun pasti ada, tapi saya tidak bisa bilang bagaimana. Kami hanya berharap tetap di Rp 72 triliun,” katanya.
