Jakarta – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru (HD) menegaskan kesuksesan Sumsel dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 harus menjadi acuan serta standarisasi penanganan karhutla 2021.
Hal ini disampaikan olehnya dalam rapat koordinasi untuk mendukung kelancaran program pemerintah dalam rangka penanganan karhutla di Sumsel tahun 2021 di Gedung Promoter Mapolda Sumsel. Dengan adanya standarisasi ini, HD meyakini karhutla di Sumsel bisa diminimalisir.
“Di tahun 2020 kemarin kita sukses dan mendapatkan apresiasi dalam penanganan dan pencegahankarhutla ini. Kita harap ini dijadikan standar penanganan untuk 2021 dankedepannya agar semakin maksimal,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).
Baca : Kapolda Kalsel Pastikan Tindak Tegas Pembakar Hutan, Tak Ada Tawar Menawar
Pada tahun 2020 lalu angka karhutla di Sumsel menurun cukup signifikan. Jumlah titik panas yang menjadi pemicu karhutla pada 2020 terpantau hanya 4.536 titik, sedangkan di tahun 2019 ada 17.391 titik.
“Awalnya dari 140 desa yang rawan karhutla, saat ini menurun menjadi 90 desa. Harapan kita ini dapat ditekan lagi,” imbuhnya.
Menurutnya saat ini yang harus menjadi fokus bukan hanya soal pemadaman dan pencegahan secara spontanitas, melainkan juga solusi jangka pendek serta jangka panjang. Menurutnya larangan yang diterapkan harus menjadi solusi.
Misalnya, masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan lagi, melainkan melakukan penebasan untuk membuka lahan, nah hasil dari penebasan itu mau dikemanakan? Mungkin bisa kita buat pupuk sebagai solusinya. Hal seperti ini yang harus dipikirkan juga,” paparnya.
Ia menjelaskan 1,3 juta hektare lahan di Sumsel kebakaran kerap terjadi di lahan-lahan yang tidak produktif. Misalnya lahan kosong yang dimiliki negara, lahan kosong milik korporasi yang belum sempat tergarap, dan lahan yang izin lokasi sudah peruntukannya namun belum dibebaskan. Menurutnya ini juga harus dicarikan solusinya supaya kebakaran bisa diminimalisir.
HD menjelaskan Sumsel telah menerapkan status siaga karhutla dan telah disosialisasikan. Dalam waktu dekat, Pemprov Sumsel juga akan menggelar apel siaga karhutla. Menurutnya dengan menetapkan siaga lebih awal, paling tidak keorganisasian telah bergerak, termasuk personel dan peralatan sudah siap. HD juga menyiapkan penghargaan untuk desa dan personel yang mampu menekan potensi terjadinya karhutla.
“Jangan hanya memberikan punishment atau hukuman kepada para pelanggar, kita berikan juga reward seperti insentif untuk desa yang mampu menekankarhutla ini. Kita jangan sampai kecolongan. Karenakarhutla ini dapat menghambat ekonomi dan kesehatan masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri mendukung penuh upaya Pemprov Sumsel dalam penanganan dan pencegahan karhutla ini. Pasalnya, menurutnya ini memang tugas bersama, termasuk masyarakat. Dia juga mendorong pemberian reward kepada desa yang mampu menekan angka kebakaran lahan.
“Reward juga tidak hanya diberikan kepada desa atau wilayah yang berpotensi karhutla, namun juga harus diberikan kepada personel yang telah berupaya melakukan penanganan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat tersebut, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI, Agus Suhardi; Danrem 044 Gapo Brigjen TNI, Jauhari Agus Suraji; Kajati Sumsel, M Rum; dan seluruh forkopimda di Sumsel.
Lihat juga Video: Jokowi Ancam Copot Pejabat Jika Karhutla Tak Tertangani
(ega/ega)
