Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mendorong agar pemerintah mengambil peran yang dominan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.
“Porsi pemerintah harus dominan dalam rangka memfasilitasi bidang perpustakaan dan meningkatkan budaya literasi masyarakat di Tanah Air,” ujar Syaiful dalam Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 yang diselenggarakan Perpusnas di Jakarta, Senin.
Syaiful menambahkan pemerintah tidak bisa menyerahkan 100 persen upaya peningkatan minat baca dan budaya literasi masyarakat pada publik. Menurut dia, porsi pemerintah harus lebih dominan.
Baca juga: Kemendes: Pembangunan SDM kelola BUMDes mendesak
“Jika pun publik dilibatkan dalam upaya ini, maka hanya maksimal 30 persen. Porsi terbesar tetap dipegang oleh pemerintah,” imbuh dia.
Pemerintah tidak boleh hanya menunggu partisipasi publik karena keterbatasan yang sulit diurai oleh pemerintah dan seolah-olah menyerahkan begitu saja pada ruang publik.
Baca juga: Kemendagri: Perlu usaha terintegrasi perkuat budaya literasi
Dia menambahkan jika kondisi itu dibiarkan maka tidak adil bagi siswa dan masyarakat, karena setiap warga negara memiliki hak atas akses yang mudah. Pemerintah baik pusat maupun daerah bahu-membahu dalam memberikan akses bacaan pada masyarakat.
“Bidang perpustakaan harus dapat menjadi prioritas kita dalam membangun sumber daya manusia Indonesia,” tambah dia.
Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 mengusung tema “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema itu diangkat sebagai jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan peran perpustakaan dan pemangku kepentingan. Rakornas tersebut diselenggarakan pada 22 Maret hingga 23 Maret dan diikuti lebih dari 10.000 peserta yang juga bisa disaksikan lewat media sosial Perpusnas.*
Baca juga: Pemerintah targetkan jumlah BUMDes berkembang capai 10.000 pada 2024
Pewarta: Indriani
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
